PERLAWANAN TIDAK DAPAT DITERIMA DALAM EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

ABSTRAK

Dalam eksekusi Hak Tanggungan sering kali dijumpai permasalahan salah satunya karena pihak Terlelang tidak mengosongkan objek eksekusi secara suka rela sehingga melakukan upaya hukum berupa perlawanan. Penelitian hukum ini berjudul “Perlawanan yang Tidak Dapat Diterima dalam Eksekusi Hak Tanggungan (Studi Terhadap Putusan Negeri Purwokerto Nomor 01/Pdt.Plw/2015/PN.Pwt). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim yang menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima dalam Eksekusi Hak Tanggungan pada Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 01/Pdt.Plw/2015/PN.Pwt serta bagaimana akibat hukum bagi para pihak.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan pengumpulan data sekunder yaitu diperoleh dengan cara inventarisasi peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal, artikel, hasil penelitian sebelumnya, dan putusan hakim. Jenis dan data yang digunakan dalam menganalisis dan mengumpulkan data dilakukan dengan cara normatif kualitatif.

Hasil penelitian  dapat diketahui dari pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perlawanan Pelawan menyatakan tidak dapat diterima karena Perlawanan Pelawan tidak memenuhi syarat formil berupa waktu pengajuan Perlawanan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014. Majelis hakim dalam mempertimbangkan putusannya telah sesuai dengan Pasal 136 HIR dan Pasal 200 ayat (11) HIR. Akibat hukum dari putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, bagi Pelawan dapat mengajukan perlawanan kembali dengan cara memperbaiki formalitas perlawanannya dan menunggu hingga waktu diperbolehkannya mengajukan perlawanan yaitu setelah dikeluarkan Surat Penetapan Eksekusi Pengosongan oleh Pengadilan Negeri Purwokerto, atau terhadap Para Pihak yang merasa keberatan dapat mengajukan upaya hukum banding.

Kata kunci: Perlawanan, Eksepsi, Eksekusi Hak Tanggungan

ABSTRACT

In the execution of the mastery object auction often have a problem. The problems in the auction occurs when the auction winner can’t master the auction object bought due to the discharge of his difficult and the existence of a lawsuit from the debtor or a third party. This study is to find out whyjudges give legal consideration and give decision that lawsuit from plaintiff  is unacceptable (Niet Onvankelijk Verklaard) against the verdict of  Purwokerto District Court case 01/Pdt.Plw/2015/PN.Pwt.

This study used juridical normative methodology. The technique of collecting the data was done by interviewing the informant of the study. The primary data source were the policies, archive, preaching and literature study. The technique of data analysis used an interactive analysis technique starting from the stage of data collection, data condensation, data presentation, verification, and the withdrawal of a conclusion.

The result of this research conclude that considerate from the panel of judges in deciding the resistance of this cases can not be accepted because doesn’t meet the formal requirements as arranged in SEMA number 4 year 2014. The panel of the judges considerate their decision based on Article 136 HIR and article 200 paragraph (11) HIR. The consequences of the law of a decision which states the lawsuit is unacceptable, for both who had problem may propose a fight back by fixing the formalities of his resistance and wait until the time allowed to take the opposition that is after the issuance of the Letter of Determination of Execution of Discharge by the Purwokerto District Court or against the Parties who object to being able to submit Legal appeal.

Keyword:exeception, execution of the mastery object auction

DAFTAR PUSTAKA

Literatur:

Harahap,  M  Yahya. 1993. Perlawanan terhadap Eksekusi Grosse Akta serta putusan Pengadilan dan arbitrase dan standar hukum eksekusi. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Hernoko, Agus Yudha. 1998. Lembaga Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Penunjang Kegiatan Perkreditan Perbankan Nasional. Surabaya: Tesis Pascasarjana UNAIR

Supriadi. 2008. Hukum Agraria. Jakarta: Sinar Grafika

Sutarno. 2004. Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank. Bandung: Alfabeta

Triana, Nita. 2014. Mengembangkan Mediasi Sebagai Penyelesaian Konflik Ekonomi Syariah Untuk Mewujudkan Kemaslahatan. Laporan Hasil Penelitian Individual P3M STAIN Purwokerto

Peraturan Perundang-undangan:

HIR (Herzien Inlandsch Reglement)

RBg ( Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura)

SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 1/Pdt.Plw/2015/PN.Pwt